Kekuatan militer di seluruh dunia berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk menghadirkan kemampuan autonomi lebih cepat dari sebelumnya. Di AS, Inggris, dan NATO, investasi baru, strategi pertahanan yang berkembang, dan jalur akuisisi yang dipercepat sedang mengubah cara kemampuan militer dikirimkan. Namun, fokus kini bergeser ke infrastruktur informasi tepercaya yang memungkinkan sistem-sistem autonomi tersebut beroperasi bersama pada kecepatan misi.
APA YANG TERJADI?
Departemen Perang AS telah mendirikan kepemimpinan khusus untuk mempercepat kemampuan unmanned. NSPM-11 memperkuat pentingnya AI di seluruh enterprise keamanan nasional. Proposed FY27 defense budget terus menginvestasikan dana signifikan untuk kemampuan autonomi dan modernisasi pertahanan.
Di Inggris, Strategic Defence Review dan Defence Investment Plan menempatkan sistem autonomi di pusat desain kekuatan masa depan, didukung lebih dari 5 miliar pound investasi dalam empat tahun ke depan. Program-program sudah mulai memperluas pengujian dan eksperimen autonomi, sementara inisiatif AUKUS Pillar II dan NATO terus mempercepat kolaborasi sekutu dalam autonomi dan teknologi pertahanan canggih.
DETAIL TEKNIS
Seiring pesawat otonom, kapal laut tanpa awak, sistem darat, satelit, dan aplikasi misi berbasis AI menjadi semakin terkoneksi, informasi yang menggerakkan mereka pun demikian. Telemetry, ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance), data komando, output AI, workflow sensor-to-shooter, dan intelijen koalisi semuanya perlu bergerak secara mulus lintas platform, domain, dan mitra.
Misi autonomi sangat bergantung pada informasi tepercaya yang bergerak secara aman dan efisien di seluruh arsitektur operasional. Seiring program mempercepat adopsi, peluang bergeser dari sekadar men deploy lebih banyak sistem autonomi ke mengaktifkan sistem-sistem tersebut untuk beroperasi bersama dengan percaya diri.
Hardware-enforced separation (hardsec) membangun kepercayaan dalam logika hardware daripada hanya mengandalkan kontrol software. Menghapus operating system dari trust boundary mengurangi kompleksitas arsitektur sambil mendukung pergerakan informasi tepercaya lintas lingkungan aman.
DAMPAK TERHADAP INDONESIA
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah maritim yang sangat luas, memiliki kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kemampuan militer autonomi. Sistem otonom untuk patroli maritim, pengawasan udara, dan pertahanan pulau-pulau strategis menjadi sangat relevan mengingat tantangan keamanan di Laut China Selatan dan wilayah perbatasan.
Kementerian Pertahanan RI dan TNI sudah mulai mengeksplorasi penggunaan drone dan sistem unmanned untuk operasi militer. Namun, infrastruktur informasi tepercaya — termasuk secure communication, cross-domain information sharing, dan hardware-enforced security — masih menjadi area yang perlu dikembangkan secara signifikan. Tanpa fondasi infrastruktur informasi yang tepercaya, sistem autonomi militer hanya akan menjadi koleksi perangkat yang beroperasi secara terpisah tanpa koherensi misi.
Dari perspektif keamanan siber, sistem militer autonomi menjadi target yang sangat berharga bagi APT groups dan negara-negara rival. Supply chain hardware dan software untuk sistem autonomi militer harus mendapat proteksi ketat, mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi pertahanan impor dari berbagai vendor asing.
REKOMENDASI MITIGASI
1. Prioritaskan pengembangan infrastruktur informasi tepercaya sebagai fondasi sebelum men-deploy sistem autonomi militer secara massal. 2. Implementasikan hardware-enforced security pada sistem komunikasi militer kritis. 3. Kembangkan kemampuan cross-domain information sharing yang aman untuk operasi koalisi. 4. Pastikan supply chain hardware dan software untuk sistem militer memiliki verifikasi keamanan yang ketat. 5. Bangun SOC militer nasional yang mampu memantau dan merespons ancaman terhadap infrastruktur autonomi. 6. Latih personel militer dalam keamanan siber dan operasi sistem otonom.
Analisa Retasan
Artikel ini menyorotiisu fundamental yang sering terabaikan dalam diskusi autonomi militer: fokus yang berlebihan pada platform (drone, robot, satelit) tanpa membangun infrastruktur informasi tepercaya sebagai fondasinya. Seperti yang dikutip, “the future force won’t be defined by autonomous systems alone — it will be defined by the trusted information infrastructure that connects them.” Ini adalah pernyataan yang sangat penting, karena tanpa infrastruktur informasi yang aman dan interoperable, setiap sistem autonomi hanyalah silo yang rentan terhadap serangan.
Peran hardware-enforced separation (hardsec) dalam konteks ini layak mendapat perhatian khusus. Berbeda dari pendekatan software-only security yang rentan terhadap vulnerability di operating system layer, hardsec memindahkan trust boundary ke hardware logic. Ini mengingatkan pada konsep Trusted Platform Module (TPM) dan Hardware Security Module (HSM) yang sudah lama digunakan di lingkungan pertahanan, namun kini diperluas skopnya untuk mendukung autentikasi dan enkripsi data antar sistem otonom secara real-time.
Bagi Indonesia, urgensi artikel ini tidak bisa diremehkan. Dengan posisi geopolitik strategis di Asia Tenggara dan tantangan keamanan maritim yang terus meningkat, kemampuan militer autonomi bukan lagi kemungkinan masa depan — ini adalah kebutuhan saat ini. Namun, Indonesia harus memastikan bahwa setiap investasi dalam sistem autonomi militer disertai dengan investasi paralel dalam infrastruktur informasi tepercaya, termasuk secure communication networks, cross-domain solutions, dan supply chain security untuk komponen kritis. Kementerian Pertahanan dan BSSN perlu berkoordinasi untuk mengembangkan standar keamanan siber militer yang selaras dengan tren global namun disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pertahanan nasional.
